TUGAS DAN FUNGSI PPID

PPID Kota Palangka Raya, mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;

2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

3. Menggoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu

4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi kepada publik;

6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan

11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; dan

12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;

KEWENANGAN PPID UTAMA

PPID Kota Palangka Raya mempunyai kewenangan :

1. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

3. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID yang menjadi cakupan kerjanya;

4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

 KOTA PALANGKA RAYA

1

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

JAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan layanan Informasi Publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan penggandaan, Pemohon/Pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung kantor atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI DAN PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

DASAR HUKUM

1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;

2). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

4). Peraturan Presiden Nomor  65/2005  tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

5). Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

6). Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operating Procedure (SOP);

7). Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat;

8). Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;

9). Surat Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020.